Page 412 - Perdana Menteri RI Final

PEROLEHAN SUARA PEMILU 29 SEPTEMBER 1955 partai politik seperti Masyumi, PRN, PNI. dulu dengan partainya. Dengan UU ini, maka
54
Sehingga jika pemerintah menaruh harapan Perdana Menteri mendapatkan kekuasaan untuk
PARTAI SUARA SAH % SUARA SAH KURSI %KURSI
PARLEMEN PARLEMEN kepada polisi atau kejaksaan saja maka mereka memenjarakan oposisi, sesuatu yang belum

PNI 8.434.653 22,3 57 22,2 tidak akan bertindak tegas dalam memberantas pernah terjadi dalam sejarah Republik dan
Masyumi 7.903.886 20.9 57 22,2 korupsi. 51 yang memiliki potensi penyalah-gunaan yang
NU 6.955.141 18,4 45 17.5
signifikan jika dibawah seorang Perdana Menteri
PKI 6.176.914 16,4 39 15,2 Pada akhir Kabinet Burhanuddin, 16 orang telah
yang tidak benar. Sebelum UU itu dapat berlaku,
PSII 1.091.160 2,9 8 3,1
ditangkap atau ditahan rumah dengan tuduhan
Presiden Sukarno harus menandatanganinya.
Parkindo 1.003.325 2,6 8 3,1
melakukan korupsi, termasuk diantaranya
Partai Katholik 770.740 2,0 6 2,3 Tetapi Sukarno menginginkan agar ada UU itu
dua pejabat polisi, tujuh pejabat sipil dan tiga
PSI 753.191 2,0 5 1,9 dibahas dalam Panitya Mufakat Parlemen. Pada
warga partikelir. Mantan Menteri Urusan
Murba 199.588 0,5 2 0,8 awalnya Burhanuddin mencoba untuk mengubah
Lain-lain 4.496.701 12,0 30 11,7 Perekonomian Iskaq Tjokroadisurjo yang pandangan Sukarno agar bisa ditandatangani,
Jumlah 37.785.299 100,0 257 100,0 merupakan pejabat PNI dibawah Kabinet
tetapi akhirnya dikirim untuk dibahas oleh
Ali Sastroamidjojo tidak ditangkap walaupun
Parlemen pada 8 November 1955. Kenyataan
Sumber M.C. Rickleffs, Sejarah Indonesia Modern
terlibat dalam kasus impor dan devisa karena bahwa pembahasan UU ini terlalu berlarut-larut,
sedang berada di Belanda. Iskaq baru kembali maka PM Burhanuddin memutuskan untuk
52
ke Indonesia setelah naiknya Kabinet Ali menghentikan pengejarannya karena pentingnya
Indonesia. Maka dari itu untuk memerangi Kritikan terhadap korupsi Ali Sastroamidjojo
Sastroamidjojo Kedua. Mr. Djody Gondokusumo untuk fokus pada penyelenggaraan Pemilihan
korupsi, harus ada upaya kerja sama yang terjadi ini merupakan serangan yang paling signifikan
mendapatkan hukuman kurung selama satu Umum 1955.
antara penegak keadilan yakni TNI, Jaksa Agung, terhadap pemerintahannya. Ada anggapan
tahun, tetapi dibebaskan setelah enam bulan
49
dan Polisi. Jusuf Wibisono menuduh cara banyak kalangan bahwa kasus-kasus korupsi Kabinet Ali Sastroamidjojo meneruskan usaha
di penjara karena diberi grasi oleh Presiden
penanganan Ali Sastroamidjojo dan Burhanuddin pemerintahan Ali telah meluruhkan kepercayaan 53 untuk menggolkan UU Anti Korupsi dengan
Sukarno.
Harahap berbeda dalam kasus-kasus korupsi. masyarakat terhadap partai dan Demokrasi memerintahkan Menteri Kehakiman Moeljatno
Menurutnya, jika seorang anggota Masyumi Parlementer. Usaha Burhanuddin ini terbatas karena tingginya yang mengusulkan agar meniadakan rencana
ditangkap dengan tuduhan korupsi, kabinet oposisi di Parlemen serta Istana Negara dalam pembentukkan Pengadilan Korupsi dan
C.P.M melakukan kerja sama dengan Jaksa
Masyumi tetap memberikan bantuan hukum penerapan UU tersebut. Kegagalan meloloskan mengembalikkan kasus korupsi ke Pengadilan
sebagai bagian dari pembelaan kasus hukum Agung Soeprapto dan melakukan perbuatan yang UU Anti-Korupsi ini juga menandakan Kriminil Khusus. Pengadilan ini dapat
yang sedang dijalankan, tetapi tidak melakukan amat berani pada waktu itu, yaitu menangkap permasalahan sistem Parlementer, setidaknya menangani kasus korupsi militer sekaligus sipil.
intervensi berlebih. Menurut Jusuf, Burhanuddin Djody Gondokusumo dengan segala konflik dimata banyak kalangan rakyat serta TNI. Moeljatno juga mengusulkan pembentukkan
akan menyerahkan seluruh kasusnya kepada yang terjadi antara PRN, PNI, Pemuda Nasional Kegagalan UU Anti-Korupsi PM Burhanuddin Badan Koordinasi Penelitian Hak Milik. Tetapi
Jaksa Agung dan lembaga pengadilan. Hal ini dengan tentara dan kabinet Burhanuddin. diakibatkan oleh karena rasa takut dari partai- yang paling kontroversial dari usulan Moeljatno

merupakan kritikan Masyumi bahwa PNI dan Semenjak peristiwa tersebut, C.P.M menjadi partai oposisi, khususnya PNI, tetapi juga partai adalah agar Mahkamah Agung dan kepolisian
orang-orang nasionalis kiri tidak bermain sesuai salah satu elemen penting dalam pemberantasan pengusung seperti NU dan PSII bahwa UU ditempatkan di bawah Kementerian Kehakiman.
aturan, sementara Masyumi berjalan dalam korupsi karena dinilai mempunyai sisi ini menempatkan kekuatan yang terlalu besar Usulan ini mendapatkan kecaman dari beragam
koridor hukum. Jusuf mencontohkan perlakuan obyektifitas, dan netralitas yang tinggi. Menurut terhadap Perdana Menteri. Mr. Sunarjo, Menteri pihak. Kegagalan menggolkan UU Anti-
pemerintah Ali Sastroamidjojo yang melakukan Jusuf Wibisono, C.P.M merupakan lembaga Dalam Negeri dari Partai NU, ini dengan terbuka Korupsi ini membuka kesempatan nanti kepada
intervensi terhadap kasus Djody Gondokusumo, yang sulit dipolitisasi, sedangkan polisi, dan mengatakan bahwa walaupun dia secara pribadi TNI untuk menerbitkan sendiri serangkaian
50
menteri Kehakiman yang berasal dari PNI. kejaksaaan kadang-kadang berafiliasi dengan mendukung UU ini, tetapi dia harus berkonsultasi aturan anti-korupsi setelah diberlakukannya UU

400 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 401