Page 410 - Perdana Menteri RI Final
P. 410
guna memulai kembali hubungan kerjasama Hal ini disebabkan karena meningkatnya nilai Draf Undang Undang Anti-Korupsi Abbas aparatur sipil negara untuk membeberkan harta
ekonomi dengan Barat. Hubungan dengan impor dari Amerika Serikat dan negara-negara telah berhasil diselesaikan pada bulan Juni 1955, dan kekayaan serta mendirikan pengadilan
Barat telah meluruh di bawah pemerintahan Barat akibat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi tidak pernah disahkan sebelum kejatuhan khusus untuk menangani kasus korupsi serta
43
Ali Sastroamidjojo. Burhanuddin bahkan tidak serta pengurangan uang rupiah. Tak dapat Kabinet Ali Pertama tersebut. Pemberantasan sebuah badan yang bertugas untuk melakukan
mengangkat masalah Irian Barat pada Sidang dipungkiri bahwa kebijakan-kebijakan Kabinet korupsi dijalankan pemerintah Burhanuddin investigasi kekayaan pribadi. Pengadilan khusus
Umum PBB tahun 1955. Tapi Belanda tetap Harahap telah menunjukkan potensi ekonomi sebagai upaya mengembalikan kembali ini didirikan di Jakarta, Surabaya, Medan dan
bersikap bermusuhan dengan Indonesia. Di Indonesia untuk tumbuh dibawah kebijakan yang kepercayaan serta kewibawaan pemerintah di Makassar dan dalam kasus besar ditangani
saat yang lain ada banyak tuduhan dalam negeri pro-pasar dan pro-investasi asing, tapi kebijakan depan masyarakat, dan tentara yang selama ini oleh beberapa hakim kolegial. Pada akhir bulan
bahwa pemerintahannya terlalu mengiba pada ini tidak akan diteruskan oleh kabinet Ali Kedua menganggap pemerintahan parlementer terlalu Juli 1955, Kabinet Burhanuddin mengarahkan
42
Barat. Pada akhirnya, kondisi-kondisi ini ataupun oleh Kabinet Karya di bawah PM lemah. 45 Corps Polisi Militer (CPM) untuk melakukan
menyebabkan Burhanuddin menggeser haluan Djuanda Kartawidjaja dan Negara Demokrasi penanganan dan penangkapan orang-orang
Dalam pernyataan-pernyataan publik, Burhanuddin
dan menjadi bersikap anti-Belanda. Hal ini nanti Terpimpin Sukarno. berprofil tinggi.
mendorong peperangan melawan korupsi dan
berakhir dengan pemutusan Uni-Indonesia-
Belanda. PEMBERANTASAN KORUPSI bertindak tanpa pandang bulu. Hal ini diperkuat Pada bulan Agustus, beberapa orang
dengan kebijakan Menteri Keuangan Sumitro ditangkap termasuk di antaranya Mr. Djody
Semenjak ambruknya ekspor Indonesia pada Mungkin salah satu sumbangsih yang paling dalam memberantas korupsi dengan langkah Gondokusuma, mantan Menteri Kehakiman,
tahun 1952 yang diakibatkan oleh karena signifikan sebagai hasil dari pemerintahan melakukan audit secara umum kepada semua beserta sekretarisnya bernama Subagio, Dr.
berhentinya Perang Korea, maka inflasi Kabinet Burhanuddin terletak pada usaha kementerian dan penyelidikan penyimpangan Ong Eng Die, mantan Menteri Keuangan serta
46
meningkat dengan pesat. Hal ini dikarenakan pemberantasan korupsi. Kejatuhan Kabinet yang dilakukan oleh pejabat kementerian. Mohammad Yamin, mantan Menteri Pendidikan
defisit impor yang dibayar lewat pencetakan uang Ali Sastroamidjojo Pertama diakibatkan antara Burhanuddin juga merencanakan Undang- dan Budaya. Semua orang ini adalah menteri
rupiah. Edaran uang rupiah yang meningkat lain, karena skandal korupsi yang melibatkan Undang Anti-Korupsi dan Undang-Undang pada Kabinet Ali Sastroamidjojo Pertama
47
ini mengakibatkan penurunan nilai rupiah Menteri Kehakiman Djody Gondokusumo, Darurat Anti-Korupsi. Rancangan Undang-
dan adalah anggota atau orang yang memiliki
dan sehingga menyebabkan defisit. Kondisi ini Iskaq Tjokroadisurjo serta beragam fihak pada Undang Anti-Korupsi ini membagi usaha
kedekatan dengan PNI dan fraksi nasionalis kiri.
semakin parah pada tahun 1953 ketika nilai dalam Kabinet Ali. Masyumi mengeluarkan pemberantasan korupsi dalam dua bagian, Mereka menjadi tahanan rumah dalam kaitan
ekspor Indonesia tambah menurun pada saat pamflet yang menyerang pemerintahan Ali yang pertama adalah tindakan peradilan dalam dengan korupsi yang melibatkan lembaga impor
harga komoditas ekspor Indonesia juga menurun sebagai pemerintah paling korup hanya setelah peradilan biasa, sementara bagian kedua mengatur dan devisa negara. Penggunaan CPM atau polisi
dipasaran dunia. Defisit ini meningkat dan beberapa bulan pemerintahan itu berjalan. tindakan luar pengadilan lewat pendirian
militer dipakai dengan asumsi bahwa militer
48
pemerintah terpaksa mengurangi impor barang Ada tuduhan bahwa bentuk penangkapan sebuah Biro Penilik Harta Benda. Kabinet
lebih obyektif dan netral dibandingkan dengan
dari luar secara signifikan. Pengurangan impor terhadap menteri-menteri PNI ini merupakan Burhanuddin membentuk sebuah komisi ad-hoc
Kepolisian Republik. Hal ini menandakan
ini menyebabkan pelambatan perekonomian, tindakan balas dendam yang dilakukan oleh PM guna meneruskan kerja yang telah dilakukan
asumsi masyarakat mengenai tentara yang belum
khususnya karena banyak barang impor ini Burhanuddin Harahap. Ia menyanggah tuduhan oleh Sirajuddin Abbas dan meminta Kementerian
dikotori oleh korupsi dan degradasi moral.
44
dibutuhkan untuk industri dan manufaktur tersebut. Sebagai reaksi atas tuduhan tersebut, Hukum di bawah Menteri Lukman Wiriadinata
dalam negeri. Situasi ekonomi pada tahun 1955 Ali Sastroamidjojo memerintah Menteri untuk mengarahkan perkembangan ini. Komisi Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh
menunjukkan perbaikan dari kondisi ini. Ekspor Negara Urusan Kesejahteraan Sirajuddin Abbas ini diketuai oleh Menteri Pertama Djanu Ismail Burhanuddin bertujuan untuk menarik modal
meningkat dan bahkan mencapai surplus, terjadi untuk memulai pembuatan kisi-kisi hukum dan melibatkan Kementerian Keuangan, Urusan asing masuk ke Indonesia. Burhanuddin menilai
pengurangan defisit dalam neraca berjalan dan lembaga guna menangani permasalahan Ekonomi dan Menteri Negara Abdul Hakim bahwa sangat perlu untuk mengambil tindakan
negara dan indeks harga beras stabil, yaitu korupsi. Abbas membentuk sebuah komisi yang dan Supomo. Undang-undang Anti-Korupsi terhadap korupsi yang telah menyebabkan
menunjukkan bahwa inflasi mulai terkendali. mengkategorisasikan korupsi ke dalam 59 jenis. yang dihasilkan oleh komisi ini mengharuskan kerusakan yang sangat parah terhadap Negara
398 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 399
