Page 415 - Perdana Menteri RI Final

58
Darurat Militer setelah kejatuhan Kabinet Ali pemilu tahun 1955. Dalam sebuah artikel berkesamaan, yang berarti semua warga Negara kriminil juga diperbolehkan untuk memilih
Sastroamidjojo Kedua pada bulan April 1957. 55 yang terbit pada November 1954, Burhanuddin Indonesia yang telah memenuhi persyaratan agar orang-orang yang terlibat dalam Darul

mengkritik kelompok-kelompok dalam Parlemen pemilu mempunyai hak pilih yang bersifat rahasia Islam ataupun simpatisan PKI yang ditangkap
PEMILU PERTAMA INDONESIA TAHUN yang keberadaannya tidak didukung oleh suara (tidak diketahui oleh siapapun). Mengenai semasa Kabinet Sukiman dapat tetap memilih.
1955 rakyat ataupun organisasi sosial. Burhanuddin sistem pemilu yang berlaku pada tahun 1955 Strategi ini dilaksanakan untuk memaksimalkan
59
juga percaya bahwa menunda pemilu berbahaya ialah sistem proporsional. Sistem ini memiliki suara umat Muslim dalam pemilihan agar dapat
Pada masa demokrasi parlementer, ada setidaknya
64
mengingat semakin menguatnya popularitas PKI pengertian bahwa jumlah anggota DPR dan menyokong kemenangan buat Masyumi. Tetapi
tiga kabinet yang mencanangkan pemilu, yakni
60
yang mengancam suara Masyumi. Sementara Konstituante ditetapkan berdasarkan imbangan hal tersebut juga menunjukkan betapa kuatnya
kabinet Wilopo, Ali Sastroamidjojo, serta
56
Burhanuddin. Wilopo memulai mencanangkan itu partai-partai sekuler nasional cenderung penduduk, tiap daerah pemilihan memilih kepercayaan Kabinet Harahap terhadap prinsip-
mencoba menghindari atau memperlambat lebih dari seorang wakil, penetapan jumlah prinsip demokrasi dan hak warga negara untuk
pemilu setelah kabinet sebelumnya yakni Natsir
penyelenggaraan pemilu karena alasan yang kursi yang akan diperoleh tiap peserta pemilu
dan Sukiman gagal menyelenggarakan pemilu berpartisipasi di dalamnya.
karena tidak berhasil menuntaskan pembahasan sama; kekhawatiran mereka bahwa partai Islam seimbang dengan besarnya dukungan pemilih
akan mendominasi pemerintahan pasca-pemilu. yang diimplementasikan dari jumlah suara yang Pelaksanaan pemilu tidak terlepas dari komite
undang-undang pemilu sebagai payung
62
hukum pelaksanaan pemilu. Hingga kemudian Pemimpin PIR, A.R. Djokoprawiro bahkan diperoleh. Pemilu ini diselenggarakan dua kali, pemilihan (panitia pemilihan) yang sifatnya
pemerintah Wilopo berhasil melahirkan UU No. menyatakan keinginannya untuk menunda yakni pada tanggal 29 September 1955 untuk independen. Pada pemilu 1955 terdapat panitia
pemilihan di ibukota yang ditunjuk langsung
7 Tahun 1953 tentang pemilu yang memperkuat pemilu agar dukungan rakyat terhadap Pancasila memilih DPR dan 15 Desember 1955 untuk
oleh Presiden dengan nama Panitia Pemilihan
UUDS 1950 sebagai titik awal pelaksanaan dapat diperkuat dahulu. Panitia Pemilihan memilih konstituante.
pemilu di Indonesia. 57 Umum yang anggotanya didominasi oleh partai- Indonesia. Menteri Kehakiman menunjuk
Pelaksanaan Pemilu 1955 dirancang untuk
partai nasionalis cenderung juga memperlambat Panitia Pemilihan daerah atau provinsi. Pada
Di antara semua partai yang paling mendorong proses penyelenggaraan pemilu. Hal ini memungkinkan partisipasi sebanyak mungkin level kabupaten, Menteri Dalam Negeri
penyelenggaraan pemilu adalah partai Masyumi. menjelaskan mengapa walaupun UU no. 7 orang-orang Indonesia dalam demokrasi. Semua menunjuk Panitia Pemilihan Kabupaten. Untuk
Kabinet Natsir menempatkan penyelenggaraan tentang pemilu sudah diratifikasi parlemen pada orang dapat mengajukan diri sebagai calon wilayah yang lebih kecil seperti kecamatan
pemilu secepatnya sebagai bagian dari tujuh independen tanpa dukungan partai, jika ia terdapat Panitia Pemungutan Suara, dan Panitia
tahun 1953, dibutuhkan waktu 2 tahun ketika
poin pemerintahannya, sementara itu Sukiman pemilu pertama diselenggarakan dan dibawah berhasil mendapatkan dukungan tanda-tangan Pendaftar Pemilih untuk tingkat desa. Meskipun
juga telah mendorong secara signifikan usaha Kabinet Burhanuddin yang Masyumi. yang cukup. Para pemilih juga diperbolehkan otoritas penunjukan ketua dan anggota panitia
61
penyelesaian UU Pemilu. Burhanuddin menulis calon yang mereka inginkan dalam pemilih secara langsung berada di tangan
bukan seorang yang baru dalam hal urusan UUDS 1950 yang mulai berlaku sejak 17 Agustus daftar partai yang tersedia pada kertas pilihan. eksekutif, namun pada kenyataan di lapangan,
pemilu karena posisinya sebagai Wakil Kepala 1950 merupakan Undang-Undang perubahan Calon juga tidak ditarik biaya dan hanya panitia pemilih bekerja secara independen tanpa

Kantor Urusan Pemilu pada masa Revolusi dari konstitusi RIS. UUDS 1950 terdiri dari 6 wajib menyetorkan tanda-tangan pendukung. paksaan memenangkan partai politik yang
Kemerdekaan. Alasan utama mengapa Masyumi bab dan 146 pasal. Penyelenggaraan pemilu tahun Terakhir, untuk menjawab permasalahan berkuasa. 65
sangat entusias untuk menyelenggarakan pemilu 1955 sendiri terdapat dalam pasal 35 UUDS 1950 ketidak-seimbangan suara antara Jawa dengan
terletak pada kepercayaan para elit partai bahwa yang menjelaskan bahwa pemilihan umum harus pulau-pulau Luar Jawa, maka dibentuk 15 distrik M.C. Rickleffs menyatakan bahwa jumlah
Masyumi memiliki dukungan yang paling besar dilakukan dengan cara yang jujur dan sesuai pemilihan, suatu sistem yang ditinggalkan pada orang yang hadir dalam pemilihan umum
di antara partai-partai lain dalam parlemen. dengan peraturan perundang-undangan yang pemilu-pemilu demokratis Indonesia pasca-Orde untuk memilih anggota DPR pada bulan
63
Burhanuddin dikutip oleh surat kabar Pakistan berlaku. Selain itu penyelenggara harus bersikap Baru. Usia pemilih diturunkan dari usia 18 ke September 1955 sangat banyak. Setidaknya lebih
menyatakan perkiraannya bahwa Masyumi akan adil dan tidak memihak serta berpegang teguh 16 tahun atas usulan PKI yang merasa bahwa dari 39 juta orang memberikan hak suaranya.
memenangkan 40-50 persen dari total suara kepada peraturan perundang-undangan yang dukungan dari pemuda lebih kuat untuknya. Walaupun banyak dari suara mereka diberikan
hanya beberapa saat sebelum penyelenggaraan berlaku. Pemilihan harus bersifat umum dan Sementara itu, mereka yang punya catatan atas paksaan para pemimpin keagamaan, kepala

402 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 403