Page 420 - Perdana Menteri RI Final
P. 420
pada tanggal 2 Maret 1956. Namun kabinet dari pemimpin-pemimpin partai ini untuk
Burhanuddin masih melaksanakan tugasnya memberontak terhadap kekuasaan Sukarno di
sampai terbentuk kabinet baru. 78 Jakarta.
Setelah disepakati bahwa kabinet selanjutnya
PEMERINTAHAN REVOLUSIONER
akan dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo periode, REPUBLIK INDONESIA (PRRI)
maka peralihan kekuasaan dari Burhanuddin
PRRI bisa dikatakan merupakan perwujudan
ke Ali jilid keddua terjadi di Gedung
terhadap ketidak-puasan orang, khususnya mereka
Pedjambon pada hari senin, 26 Maret 1956.
yang tinggal di luar Jawa, terhadap dominasi Jawa
Dalam kesempatan tersebut, Burhanuddin
di Jakarta. Kegagalan Masyumi dalam Pemilu
meminta kepada Ali Sastroamidjojo untuk
1955 ini menandakan kepada orang-orang luar
tetap memperhatikan dua poin yang selama ini
Jawa bahwa politik nasional akan didominasi
menjadi perhatian dari pemerintahan kabinet
Jamuan makan yang diadakan oleh Presiden oleh suara dari pulau Jawa yang cenderung
Sukarno untuk para Menteri Kabinet Burhanuddin Burhanuddin. Pertama, perihal penghapusan
mendukung partai-partai Nasionalis Kiri ataupun
Harahap demisoner pada tanggal 19 Maret 1956.
Uni Indonesia Belanda yang secara formil
Islam tradisional. Perpecahan antara Jawa dan
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sudah diselesaikan oleh Burhanuddin. Kedua,
Luar Jawa bahkan menentukan dinamika respons
dalam hal pemulihan keamanan dalam negeri
Masyumi, partai yang sering digadang oleh
yang sudah menjadi persoalan lama sejak
Walaupun Kabinet Burhanuddin mendukung Provinsi mandiri dan terpisah dari Provinsi oposisi sebagai penyebab ‘pemberontakan’ PRRI,
79
Indonesia merdeka. Kabinet Ali Sastroamidjojo
Kolonel Nasution, termasuk dalam hal reshuffle Sumatera Utara sebagai konsesi untuk meredam dengan pimpinan Masyumi dari Jawa seperti
merupakan kabinet terakhir dalam periode
TNI, hubungan pemerintah dengan tentara ini pemberontakan Daud Beureh walaupun hal Sukiman Wirjosandjojo dan Moehammad Roem
demokrasi liberal Indonesia. Pemerintahan
merenggang pula akibat lemahnya reaksi Kabinet ini akhirnya diresmikan oleh Kabinet Ali untuk lebih lunak menghadapi perilaku Presiden
Kabinet Ali Sastroamidjojo yang ditandai
terhadap gerakan separatis, khususnya DI/TII. Sastroamidjojo II. 77 Sukarno, sementara pimpinan yang berasal dari
dengan permasalahan ekonomi yang berlanjut
Luar Jawa, khususnya dari daerah Minangkabau,
Burhanuddin menolak pendekatan militer Ali
Selain hal tersebut, kebijakan pembubaran Uni serta serangkaian pemberontakkan luar Jawa seperti Burhanuddin, Natsir dan Sjafruddin untuk
Sastroamidjojo dan menyerukan penawaran
Indonesia-Belanda ternyata tidak mendapatkan semakin menurunkan kepercayaan rakyat dan 80
amnesti bagi ‘pemberontak. Sementara itu, lebih reaktif terhadap Presiden. Kelemahan
persetujuan dari Presiden Sukarno dan beberapa TNI terhadap demokrasi. Meluruhnya posisi
Kasman Singodimedjo berkata bahwa DI/TII itu daerah luar Jawa diakibatkan karena jumlah
partai koalisi dalam kabinet. Perpecahan koalisi Masyumi dalam parlemen dianggap oleh banyak penduduk yang timpang antara Jawa dan Luar
tidak pantas disebut sebagai musuh, melainkan
dalam kabinet ditandai dengan upaya penarikan orang luar Jawa, khususnya orang dari Sumatera,
Jawa. Masyumi, khususnya Mohammad Natsir
anak bangsa yang nakal. Pernyataan-pernyataan
menteri yang berasal dari partai Nahdlatul sebagai hilangnya suara mereka di Parlemen.
telah mendorong reformasi sistem parlementer
tersebut tidak disukai tentara khususnya dalam
Ulama dan PSII. Sesuai dengan hasil pemilihan Oleh karenanya, dorongan pemberontakkan
Indonesia dengan pembentukkan satu kamar
Kodim Siliwangi di Jawa Barat yang sering
umum, maka PNI yang muncul sebagai partai ataupun reformasi pusat ini semakin menguat
dewan sehingga menjadi sistem bikameral
76
bertempur dengan pasukan DI/TII. Dengan dari luar Jawa. Kondisi ini akan diperparah pada
terbesar parlemen merasa partainya yang paling
dengan berdasarkan pemiliran teritorial, sehingga
kesepakatan antara Wakil Presiden Mohammad berhak untuk menunjuk formatur. Burhanuddin tahun 1956, ketika Mohammad Hatta, yang
memperkuat posisi provinsi Luar Jawa atas jumlah
Hatta dan Kolonel Zulkifli Lubis pada tahun meyerahkan mandatnya kembali kepada dianggap banyak orang sebagai wakil luar Jawa
81
numerik provinsi-provinsi Jawa.
1955, maka serangkaian pendekatan politis Presiden Sukarno pada tanggal 3 Maret 1956. dalam pemerintahan Sukarno, mengundurkan
dilaksanakan kepada DI/TII di Jawa Barat, Aceh Penyerahan ini dilakukan setelah Burhanuddin diri sebagai Wakil Presiden. Kondisi ini, serta Sejarawan R.Z. Leiriza menyatakan bahwa
dan Sulawesi Selatan. Kabinet Burhanuddin berhasil menyelesaikan pemilihan umum serta perasaan putus asa dari kalangan intelektual penyebab pertama adalah kegagalan dalam sistem
juga memulai proses penetapan Aceh sebagai mengumumkan pembagian kursi di DPR Masyumi dan PSI akan mendorong sebagian politik demokrasi parlementer. Terutama pada
408 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 409
