Page 423 - Perdana Menteri RI Final

masa pemerintahan kabinet Ali Sastroamidjojo adalah awal dari bergesernya kepercayaan elit- Presiden Sukarno merasakan bahwa lambat laun pertemuan dengan tokoh militer dan sipil di
periode pertama (1954-1955) karena pada masa elit Masumi terhadap demokrasi. Burhanuddin, PKI mendukung konsepsi pemerintahan yang Sungai Dareh. 86

ini, ada upaya untuk melakukan dropping pegawai Syafruddin dan Mohammad Natsir merupakan digagas oleh Sukarno sementara tokoh Masyumi
Sebelum pertemuan di Sungai Dareh, para
dari pusat ke daerah yang mengakibatkan ada suara penentang utama dari tindakan-tindakan dan PSI menentang konsepsi tersebut. Perihal
tokoh militer dan sipil bertemu di Gubernuran
sekelompok orang yang mencari peluang untuk Sukarno yang anti-demokrasi. Partai Masyumi ini mengakibatkan terjadi terror terhadap tokoh
Sumatera, tanggal 6 Januari 1958. Burhanuddin
meraih keuntungan material serta jabatan di pusat dan PSI dicap sebagai organisasi terlarang yang menentang konsepsi Presiden sehingga
hadir dalam pertemuan tersebut bersamaan
ataupun di daerah. Ini menunjukkan bahwa Ali pada tahun 1960. Usaha pasca Sukarno untuk mengakibatkan pergolakan daerah semakin
dengan Natsir, Sjafruddin Prawiranegara,
Sastroamidjojo lebih memilih untuk memperkuat menghidupkan kembali Masyumi, termasuk besar karena menilai bahwa pemerintah pusat
PNI sebagai sebuah partai ketimbang bangsa dalam bentuk Partai Musyawarah Islam sudah sangat terpengaruh oleh PKI. 85 Sumitro Djojohadikusumo, dan Isa Anshari dari
kalangan sipil. Dalam pertemuan ini muncul ide
Indonesia. Perihal ini kemudian masih dibawa (Parmusi) yang gagal mendapatkan suara dan
Burhanuddin diintimidasi oleh pemuda-pemuda untuk mendirikan Negara federal yang dianggap
oleh kabinet Ali Sastroamidjojo periode kedua akhirnya beraliansi pada Golkar di tahun 1971,
serta ‘tukang pukul’ kiri radikal. Hal ini terjadi lebih cocok diterapkan di Indonesia, tetapi
(1956-1957) hingga kemudian menimbulkan menyempitkan kesempatan elit Masyumi untuk
karena Burhanuddin menolak konsepsi yang kemudian ide ini dibatalkan karena pendirian
istilah sentralisme melalui system dropping mengambil jalan demokrasi.
diajukan oleh Presiden Sukarno. Pada bulan Negara federal merupakan wewenang dari
pegawai tersebut. Persoalan inilah yang kemudian
Terjadi serangkaian peristiwa ditahun 1957 Januari 1958, Presiden Sukarno pergi keluar Konstituante. Peningkatan intensitas perjuangan
memicu semboyan otonomi yang semakin
yang pada akhirnya mendorong tokoh-tokoh negeri dalam perjalanan enam minggu. Sepanjang daerah menjadi pembicaraan yang menarik,
hari semakin populer di berbagai daerah di
Masyumi, termasuk Burhanuddin, untuk bulan itu, terjadi serangkaian pembicaraan karena para tokoh tersebut menyetujui bahwa
Indonesia. Gerakan otonomi ini menuntut agar
‘hijrah’ ke Padang. Pada Juni dan Agustus, antara orang Masyumi dengan pimpinan militer
daerah diberikan mengatur rumah tangganya tindakan presiden Sukarno yang menunjuk
pemilihan daerah dilangsungkan dimana PKI daerah Sumatera yang telah memberontak.
sendiri baik dalam masalah administrasi maupun dirinya sebagai formatur hingga kemudian
muncul sebagai pemenang terbesar dengan Pada 10 Februari 1958, mereka mengeluarkan
82
keuangan . membentuk Kabinet Karya merupakan hal yang
perolehan suara sebesar 27,4%. Pada 30 Oktober, ultimatum menuntut penurunan pemerintahan melanggar hukum karena melanggar demokrasi
Keterlibatan tiga tokoh Masyumi ini bukan sekelompok aktivis Muslim muda dari Bima Djuanda Kartawidjaja dan pembentukan kabinet 87
yang ditetapkan oleh UUDS 1950.
salah satu kebetulan. Kahin menilai bahwa sejak melakukan percobaan pembununan terhadap baru dengan formatur Mohammad Hatta dan
peroleh pemilu 1955 Masyumi merasa bahwa Presiden Sukarno di Cikini. Nasution dan Sultan Hamengkubuwono IX. Tuntutan tidak Pertemuan selanjutnya diadakan di Sungai Dareh
kekuatan politiknya sudah semakin menurun. kepala Intel Kolonel Sukendro menuduh Kolonel bisa dipenuhi Djuanda karena Presiden Sukarno pada tanggal 9 Januari 1958 untuk membahas
Kekalahan Masyumi terhadap PNI di pemilu Lubis, sekutu militer Masyumi di Sumatera, masih dalam perjalanan luar negeri. Kedatangan langkah mereka selanjutnya. Pertemuan ini
84
merupakan sebuah kejutan bagi elit Masyumi, mendalangi percobaan pembunuhan itu. Burhanuddin ke Palembang dimanfaatkan oleh diikuti oleh Burhanuddin, Sjafruddin, Natsir,
termasuk Burhanuddin yang sudah merasa Keberhasilan penangkapan pelaku ancaman Letkol Barlian untuk mengadakan pertemuan dan Sumitro Djojohadikusumo menjadi tokoh
bahwa partainya akan menang dalam jumlah pembunuhan Presiden di Cikini kurang dari membahas politik di tanah air, konflik di sipil yang tergabung dalam pertemuan tersebut
yang besar. Ditambah lagi, Nadhatul Ulama 24 jam dinilai sebagai bagian dari rekayasa dari Cikini, serta ancaman-ancaman yang diperoleh selain tokoh militer yang terdiri dari Letkol

yang dianggapnya sebagai partai sempalan yang mereka yang anti gerakan daerah. Ditambah lagi oleh beberapa tokoh yang menolak konsepsi Ahmad Husein, Letkol Balian, Letkol Sumual,
seharusnya mendapatkan suara kecil malah dengan kejadian pengambil alihan perusahaan Presiden Sukarno. Burhanuddin kemudian Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Simbolon,
mendapatkan posisi ketiga. PKI sebagai partai milik Belanda oleh PKI. Pada saat itu, tokoh mengusulkan untuk menyertakan Sjafruddin Kapten Sutarno, dan beberapa perwira lainnya
ketiga terbesar juga amat mengkhawatirkan Masyumi dan PSI serta Hatta sangat menentang yang juga berada di Palembang untuk ikut yang diduga terlibat dala peristiwa ancaman
Masyumi karena semangat anti-Komunis yang tindakan yang dilakukan oleh PKI. Tindakan dalam pertemuan tersebut Setelah pertemuan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno.
83
kuat dikalangan partai ini. Malah partai yang tokoh tersebut kemudian dijadikan alasan oleh tersebut, Burhanuddin beserta Letkol Barlian, Pertemuan di Sungai Dareh ini menghasilkan
paling dekat dengan Masyumi, PSI mendapatkan PKI bahwa mereka adalah antek imperialism, dan Sjafruddin mendapat undangan dari Ketua beberapa keputusan, diantaranya ialah keputusan
suara yang sangat sedikit yaitu hanya 2 persen. Ini pengkhianat, dan musuh Negara. Dilain pihak, Dewan Djambek untuk kemudian mengadakan untuk mencari senjata ke luar negeri serta

410 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 411