Page 419 - Perdana Menteri RI Final

akan membahas tiga hal utama. Pembubaran Uni Menteri Keuangan Sumitro Djojohadikusumo, melainkan hubungan yang lazimnya dilakukan yang akan berakibat pada pengambil-alihan
Indonesia-Belanda, masalah hubungan ekonomi Menteri Perekonomian I.J. Kasimo, Menteri oleh dunia internasional dengan menempatkan perusahaan Belanda secara sepihak pada tahun

dan keuangan Indonesia-Belanda, dan yang Kesehatan Dr. Leimena, Moh Roem dan Aroedji perwakilannya di masing-masing negara. 1957 oleh serikat-buruh yang berafiliasi dengan
74
terakhir ialah mengenai pembebasan wilayah Kartawinata sebagai perwakilan perundingan Lebih lanjut Burhanuddin mengatakan bahwa PKI dan nasionalisasi oleh negara.
Irian Barat. 70 Indonesia-Belanda di Den Haag. Rombongan ini semua hubungan antar negara harus didasarkan
direncanakan berangkat ke Belanda setidaknya kepada kebaikan dan perlakuan yang sama BERAKHIRNYA KABINET BURHANUDDIN
Pasca perundingan awal yang dilakukan oleh pada tanggal 8 Desember 1955. sebab Burhanuddin menilai bahwa selama ini
Beberapa keberhasilan pemerintahan kabinet
Oetoyo Ramlan, kabinet Burhanuddin segera
Uni Indonesia-Belanda tidak berjalan dengan
mengadakan rapat kabinet untuk membahas Dalam perundingan, pemerintah Belanda Burhanuddin antara lain dalam memperbaiki
semestinya. Banyak perjanjian-perjanjian,
keberangkatan menteri kabinet dalam rangka mengupayakan menyetujui point-point yang hubungan dengan Angkatan Darat yang
terutama dalam perjanjian ekonomi menghambat
melanjutkan kembali perundingan yang telah akan dibahas, tetapi tidak dengan persoalan selama pemerintahan Ali Sastroamidjojo telah
laju perekonomian Indonesia. Seperti yang telah
Irian Barat. Pemerintah Belanda bahkan melalui merenggang. Pada masa Kabinet Burhanuddin,
dilakukan. Dalam sidang yang diadakan 6
dijelaskan oleh Menteri Keuangan Indonesia,
Perdana Menteri Luns bertolak ke New York Angkatan Darat sendiri sedang mengalami
Desember 1955 tersebut disepakati satu instruksi
Sumitro Djojohadikusumo. Sumitro menilai
untuk menekan PBB agar tidak ikut campur transisi ke pimpinan baru setelah pengunduran
kepada perwakilan pemerintah Indonesia yang
bahwa membatalkan perjanjian antara Indonesia
dalam permasalahan Irian Barat antara Indonesia diri Kol. Bambang Sugeng yang mundur akibat
akan berangkat ke Den Haag. Salah satu instruksi dan Belanda tidak akan merugikan Indonesia,
dan Belanda. Hal ini dilakukan pemerintah dari rasa ketidak-percayaannya terhadap niat
yang disepakati ialah mengenai hubungan asalkan tindakan yang diambil kemudian
Belanda yang diwakili perdana menteri Luns pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan
ekonomi antara Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan dengan benar. Sumitro juga
karena pemerintah Belanda sadar bahwa pasca Angkatan Darat. Jabatan tersebut diincar
dikenal sebagai perjanjian FINEC. Rapat sidang menegaskan ia telah membuat rancangan untuk
peristiwa Konferensi Asia-Afrika di Bandung, beberapa orang, termasuk Zulkifli Lubis dan
memutuskan untuk menghapuskan perjanjian hal ini serta akan dibahas oleh dewan moneter,
Indonesia berada di atas angin mengenai Irian A.H. Nasution, dua orang saingan berat dalam
kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Belanda keuangan, dan ekonomi .
73
Barat karena mendapatkan dukungan dari TNI. Kabinet Burhanuddin mendukung
yang selama ini dinilai merugikan pemerintah
72
Negara peserta Konferensi Asia-Afrika . Berakhirnya Uni Indonesia-Belanda dengan pengangkatan kembali A.H. Nasution sebagai
Indonesia. Hal ini dipertegas dengan kebijakan
statement of policy mengenai penanaman modal sendirinya merupakan salah satu keberhasilan Kepala Stafff Angkatan Darat (KSAD) dengan
Pada tahun 1956, setelah masa-masa
asing di Indonesia harus melalui kementerian program kabinet Burhanuddin, meskipun asumsi bahwa Nasution akan mendukung
perundingan yang terjadi di Den Haag dan
dalam beberapa kesempatan perundingan untuk pemerintahan Masyumi. Nasution segera
keuangan dan perekonomian yang terlebih
Jenewa, Swiss tidak mendapatkan hasil
71
dahulu disetujui oleh kabinet . membahas persoalan Irian Barat menemui melaksanakan serangkaian reshuffle dalam
keputusan yang jelas bagi kedua belah pihak
kebuntuan hingga pemerintahan Demokrasi Angkatan Darat guna memperkuat posisinya
selama periode 1950-1956, Pemerintahan
Di lain sisi, upaya untuk menghapuskan perjanjian Terpimpin Presiden Sukarno. Pembubaran Uni dalam pimpinan pucuk tentara. Nasution
kabinet Burhanuddin menyatakan bahwa
Uni Indonesia-Belanda pada masa pemerintahan Indonesia-Belanda menjadi salah satu program menuduh Lubis melakukan pembangkangan
hubungan Indonesia-Belanda berakhir dengan
kabinet Burhanuddin menemui permasalahan kerja yang dinilai cukup berhasil dilakukan tetapi ia menghilang. Golongan kiri, termasuk
sendirinya. Seperti yang ia ucapkan dalam
dari koalisinya sendiri. Ketika partai Nahdlatul oleh kabinet Burhanuddin periode 1955-1956. PKI, menuduh Pemerintah Burhanuddin
pidato radio yang disiarkan secara langsung
Ulama menarik diri dalam delegasi pemerintahan Penghapusan Uni Indonesia-Belanda merupakan menyembunyikan Zulkifli Lubis, walaupun
diseluruh jaringan radio di Indonesia.
ke Belanda. Hal ini tentu saja mempengaruhi sebuah ironi dari mata banyak orang yang Burhanuddin mendukung pengangkatan
75
kondisi politik di Indonesia yang dianggap Dalam pidatonya, Burhanuddin mengatakan menganggap bahwa Kabinet Burhanuddin akan Nasution. Pemecatan Zulkifli Lubis, Maludin
Belanda menjadi sebuah kelemahan dalam bahwa kabinetnya ingin mengakhiri kebencian mengubah kebijakan-kebijakan Kabinet Ali Simbolon dan lain-lain akan mendorong
perundingan. Tetapi pemerintahan Burhanuddin serta ketakutan antara kedua negara. Burhanuddin yang anti-Belanda. Berakhirnya posisi khusus terjadinya pemberontakan PRRI dimana
tetap dengan keputusannya meminta Menteri menilai bahwa hubungan yang seharusnya terjadi ini Belanda dalam ketata-negaraan Republik Burhanuddin beserta pemimpin Masyumi
Luar Negeri I Gde Agung Anak Agung, ialah hubungan bilateral yang tidak mengikat, Indonesia ini merupakan pernyataan simbolis lainnya akan bergabung.

406 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 407