Page 84 - Perdana Menteri RI Final
P. 84

dan propaganda sejak bersama-sama mengurus     fasis, tapi juga diakui memiliki kemampuan                              memiliki kesempatan untuk lebih aktif terlibat   yakni menteri pertahanan. Dalam kabinet Sjahrir
                           Partindo.  Sebagai    Menteri   Penerangan     kemudian diberikan kepada dua nama yang                                 dalam kekuasaan, Sjahrir dan Amir mendorong    yang baru tersebut, sesungguhnya hanya ada dua

                           Indonesia Amir Sjarifuddin ditugaskan oleh     pamornya semakin naik di Republik yang baru:                            perombakan terhadap sistem presidensial menuju   nama yang memainkan peran sebagai dalang,
                           Sukarno untuk berhubungan dengan media         Sjahrir dan Amir Sjarifuddin.                                           sebuah  sistem  parlementer  yang  bertanggung   yaitu Sjahrir sendiri dan Amir Sjarifuddin. 74
                           massa. Menurut  Leclerc,  Amir  diserahi  peran                                                                        jawab kepada parlemen. Sukarno tidak dapat
                                                                          Amir Sjarifuddin dan Sjahrir dengan cepat                                                                              Kolaborasi antara Amir dan Sjahrir berlanjut
                           dalam mengorganisasi pertahanan Republik di                                                                            berbuat banyak untuk menentang usulan yang
                                                                          menggantikan      dwitunggal    proklamator                                                                            dalam pembentukan suatu partai politik progresif.
                                                       69
                           bidang kata-kata dan pemikiran.  Sementara itu,                                                                        dikemukakan oleh Sjahrir. Jatuhnya kabinet
                                                                          memegang kendali urusan-urusan eksekutif                                                                               Pada 1 November Amir mendirikan sebuah partai
                           menurut Klinken, Sukarno memberikan posisi                                                                             Sukarno merupakan sebuah fenomena yang
                                                                          Republik. Naiknya mereka di atas kursi                                                                                 baru yang bernama Partai Sosialis Indonesia
                           menteri penerangan kepada Amir kemungkinan                                                                             sedang berlangsung umum di seluruh Jawa di
                                                                          kepemimpinan pada mulanya berpijak pada                                                                                (Parsi). Dari penggunaan nama sosialis terdapat
                                                                    70
                           karena bakat orasi dan komitmen ideologisnya.                                                                          mana struktur kepemimpinan masa lampau
                                                                          upaya mereka mendorong demokratisasi dalam                                                                             cita-cita masyarakat yang diharapkan oleh partai
                           Tugas ini sangat berat sebetulnya sebab Indonesia                                                                      dari zaman Belanda dan zaman Jepang sedang
                                                                          sebuah negara yang baru merdeka ini. Sejak masa                                    72                                  ini dalam sebuah Republik baru. Partai ini
                           menghadapi    gempuran     tuduhan-tuduhan                                                                             disingkirkan.  Bila orang melihat ini sebagai
                                                                          kolonial, baik Sjahrir dan Amir Sjarifuddin telah                                                                      “memperjuangkan keadilan sosial dan persamaan
                           negatif  dari pihak  Belanda. Posisi kementerian                                                                       upaya dorongan demokratisasi, tetapi menurut
                                                                          memiliki perhatian besar pada gagasan demokrasi                                                                        hak dan kewajiban, melawan pemikiran suatu
                           informasi krusial pula dalam membangun                                                                                 Anderson hal ini “lebih banyak berkaitan dengan
                                                                                                                                                                                                                                     75
                                                                          yang perlu diterapkan dalam sebuah negara yang                                                                         masyarakat yang statis dan hierarkis”.  Parsi
                           semangat rakyat menghadapi Belanda dan juga                                                                            suatu revolusi pemuda ketimbang demokratisasi”.
                                                                          memang memiliki cita-cita mengutamakan                                                                                 tidaklah merupakan transformasi dari Gerindo,
                           menyuplai informasi mengenai keberlangsungan
                                                                          kedaulatan rakyat. Citra demokrasi pun memang                           Pamor Amir dan Sjahrir semasa perang dan       konsepsi partai rakyat Gerindo yang terbuka
                           pemerintah Indonesia.
                                                                          diperlukan untuk menarik minat Sekutu dan                               kekuatan bahasa radikal dan sosialis mereka    bagi  golongan  kiri,  anti-fasis,  dan  menentang
                                                                                                                                                                                                                                      76
                           DWITUNGGAL BARU: SJAHRIR-AMIR                  Belanda memulai perundingan dan membantah                               membuat para pemuda ibukota dapat menerima     kekuasaan individu tetap dipertahankan.  Pada
                                                                          asumsi bahwa Indonesia adalah proyek buatan                             suatu kepemimpinan intelektual mereka untuk    tanggal 12 November partai ini mengadakan
                           Meskipun nama Sukarno-Hatta secara aklamasi                                                                            sementara karena paling tidak para pemuda lebih
                                                                          fasisme Jepang. Usulan dari Sjahrir dan Amir                                                                           kongres pendahuluan di Yogyakarta yang
                           diakui sebagai dwitungal pemimpin Indonesia,                                                                           mudah mengasosiasikan kemiripannya dengan
                                                                          terhadap proyeksi tersebut dimulai dari perlunya                                                                       diwakili oleh wakil dari 51 daerah, 34 badan,
                           tidak lama kepemimpinannya semakin turun                                                                               kedua tokoh tersebut.  Para politisi senior pun                     77
                                                                                                                                                                     73
                                                                          mengubah tugas KNIP dari lembaga pembantu                                                                              dan  juga 750  peninjau.  Kongres memutuskan
                           pamor akibat tekanan kelompok pemuda dan                                                                               tidak resisten dengan naiknya nama Sjahrir dan
                                                                          presiden menjadi badan legislatif sementara                                                                            untuk   mendesak    pembentukan    volksfront
                           politisi yang lebih revolusioner dan juga pihak                                                                        Amir karena keduanya memiliki riwayat panjang
                                                                          sampai proses pemilihan umum berlangsung.                                                                              (front  rakyat)  yang  bertujuan  memperkuat  dan
                           Sekutu dan Belanda. Kelompok pemuda yang                                                                               perlawanan terhadap Belanda dan Jepang,
                                                                          Keputusan    ini  kemudian   disetujui  dan                                                                            mempertahankan Republik. Front rakyat ini
                           militan merasakan bahwa pemerintah tidak                                                                               apalagi mereka berdua pernah mengalami
                                                                          dikukuhkan oleh sebuah keputusan yang dikenal                                                                          harus menjadi tempat yang dapat mempersatukan
                           antusias mendukung semangat militansi mereka                                                                           penderitaan  dalam  bentuk  pengasingan  dan
                                                                          sebagai Maklumat X oleh wakil presiden Hatta                                                                           kaum buruh, petani, tentara, dan pemuda sebagai
                                                           71
                           di ibukota dan di daerah-daerah.  Bahkan,                                                                              penyiksaan. Kapasitasnya dalam berpolitik pun
                                                                          pada tanggal 16 Oktober 1945.                                                                                          tulang punggungnya. Kongres menyepakati
                           dirasakan bahwa pemerintah menghadapi Sekutu                                                                           tidak diragukan lagi oleh para tokoh-tokoh
                                                                                                                                                                                                 Amir Sjarifuddin sebagai ketua Parsi. Di kongres
                           dengan bergerak lamban dan cenderung berhati-  Untuk mempercepat kinerja dari KNIP maka                                tua dan dianggap siap dalam menghadapi
                                                                                                                                                                                                 ini pula terbentulah Pemuda Sosialis Indonesia
                           hati. Sebaliknya, pemerintah Sekutu dan Belanda   dibentuklah sebuah  Badan Pekerja (BP)  yang                         Belanda  yang  juga  menganggap  mereka  bukan
                                                                                                                                                                                                 (Pesindo) atas inisiatif dari Wikana.
                           tidak mau mengadakan perundingan diplomatik    dipimpin  oleh Sjahrir  sebagai  ketua  dan Amir                        antek-antek Jepang. Akhirnya, di pertengahan
                           dengan Indonesia karena menganggap pucuk       sebagai wakil ketua. Posisi Sjahrir dan Amir                            November  Sjahrir  diangkat  sebagai  perdana   Tidak lama setelah pembentukan Parsi,
                           pemerintahannya  sebagai penjahat  perang  atau   semakin kuat di dalam institusi tersebut berkat                      menteri sekaligus merangkap menteri luar dan   seolah  menerapkan  apa  yang  disampaikannya
                           kolaborator fasisme. Alternatif tokoh yang lebih   dukungan yang semakin luas dari koalisi sayap                       dalam negeri. Sementara itu, Amir memegang     dalam  Perdjoeangan Kita dalam mendorong
                           bisa diterima karena lebih progresif, berusia   kiri yang makin membesar. Menyadari bahwa                              suatu jabatan prestise yang dianggap memiliki   pembentukan partai revolusioner, Sjahrir juga
                           muda, memiliki citra sebagai pahlawan anti-    keduanya menguasai dukungan sekaligus                                   kewenangan terkuat di bawah perdana menteri,   membentuk sebuah partai sosialis bernama Partai





                           72    PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959                                                                                                                  PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959  73
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89