Page 207 - Final Sejarah Islam Asia Tenggara Masa Klasik

Disamping itu Maharaja secara konsisten Produk hukum ini adalah langkah baru Demikianlah, Undang-Undang Laut sebagai aspek moneter dari perdagangan
menjalin hubungan diplomatik dengan yang tidak hanya mengubah sistem jelas mengekspresikan hasrat raja laut. Teks undang-undang ini
pihak-pihak luar, khususnya kekaisaran perdagangan—dengan memperkenalkan Malaka untuk membangun kerajaan memperkenalkan konsep-konsep yang
Cina dan juga dunia Arab, (Bab 1), dalam konsep-konsep baru terkait dengan sebagai pusat perdagangan maritim terkait dengan modal dan laba. Sejumlah
usaha menciptakan stabilitas politik di modal dan dana—juga yang terpenting internasional. Dalam teks Undang- dari Undang-Undang Malaka (seksi 29
dunia Melayu yang tujuan akhirnya menandakan “munculnya mentalitas Undang tersebut, jaminan keamanan hingga 34), misalnya, secara sangat
perkembangan ekonomi kerajaan. baru yang berpaling ke perdagangan menjadi perhatian penting— detail mengatur perniagaan, antara lain
uang dan kekayaan berupa benda perlindungan terhadap pedagang dari tentang syarat-syarat berlakunya sebuah
Dengan mewarisi tradisi maritim bergerak”. Menyadari peran sentral berbagai tindak kejahatan dan penipuan, transaksi (penjual harus dewasa [bukan
156
Sriwijaya, penguasa Melaka pedagang internasional, maka raja [memberi] hukuman berat bagi mereka anak-anak], dalama keadaa sadar, dan
menciptakan kondisi yang bisa menarik Melaka tidak hanya menjadikan yang membunuh kapten kapal, merusak pemilik barang yang ditawatkan); ada
sebanyak mungkin para pedagang untuk jabatan Syahbandar dalam posisi perahu patroli laut, merusak kapal kemungkinan meninjau kembali kontrak
melakukan transaksi perdagangan. tertinggi di bawah raja—bersama dagang, dan berkelahi di atas kapal. (jika terjadi kesalahan atau penipuan
160
Selain menyediakan fasilitas, penguasa dengan Bendahara, Temenggung dan Aturan hukum tersebut tentu saja mengenai barang dagangan); pihak
Malaka membuat sejumlah regulasi Penghulu Bendahari —tetapi juga merupakan bagian dari upaya raja berwenang berhak memberi putusan bila
157
untuk mengatur lalu-lintas perdagangan memberinya wewenang penuh untuk Malaka untuk menarik pedagang datang terjadi pertentangan mengenai bobot dan
dan banyak aspek lain yang terkait, mengatur prosedur resmi dari semua berbisnis ke kerajaan. Karena itulah ukuran. Hal yang juga dibahas adalah
sehingga bisa menciptakan suasana kegiatan di pelabuhan, termasuk Sultan Mansur Syah, dikisahkan bahwa soal riba, yang diharamkan, kecuali yang
kepastian hukum dan keamanan bagi menerima kedatangan pedagang tidak hanya membangun masjid yang dipertukarkan barang berlainan jenis. 162
pelaku ekonomi. Dalam kaitan ini, asing dengan tangan terbuka. Lebih indah serta fasilitas lain di lingkungan Undang-Undang Malaka juga
158
penguasa Malaka memiliki dua produk dari itu, raja Malaka mempercayakan kerajaan, tapi juga mengurangi pedagang membicarakan masalah dana titipan
hukum, yakni Undang-Undang Malaka posisi Syahbandar dijabat orang asing, dari kewajiban membayar pajak. (di mana itu harus dilakukan di depan
yang lebih bersifat umum dan juga yang sekaligus bertugas mewakili Bahkan, untuk barang-barang yang saksi dan dengan bukti tertulis, dan
menjangkau banyak aspek kehidupan kepentingan pedagang dari berbagai berasal dari wilayah timur Nusantara— juga mengatur konsekwensi jika sesuatu
kerajaan, dan Undang-Undang Laut negara yang datang ke kerajaan. sangat mungkin rempah-rempah—para terjadi dengan dana titipan tersebut),
154
Malaka yang lebih spesifik mengeni Diberitakan ada Syahbandar untuk pedagang dibebaskan dari kewajiban juga mengenai transfer dana (hukum
aspek-aspek terkait dengan kegiatan pedagang Gujarat—sebagai yang membayar apapun, kecuali hadiah untuk orang berwakil mengenai emas dan
perdagangan laut. Undang-Undang terpenting—, Bengal, Pegu dan Pasai; raja dan pejabat istana yang ditugaskan perak) dan masalah yang bisa timbul
mengatur urusan perdagangan.
161
terakhir ini dibuat dalam rangka juga terdapat Syahbandar untuk akibat kegiatan tersebut. Teks undang-
melindungi para pedagang, terutama pedagang dari tanah Jawa, Maluku, Di samping semua hal di atas, penting undang ini juga membicarakan tentang
nahkoda, dari berbagai tindak kejahatan Banda dan Palembang; disamping lain yang perlu ditekankan di sini para pedagang yang bangkrut (hukum
baik di darat maupun di luat yang Syahbandar yang ditunjuk khusus untuk adalah bahwa produk hukum kerajaan orang muflis) dan pengertian piutang
menjadi wilayah kerajaan Malaka. 155 pedagang Cina. 159 Malaka meliputi juga apa yang disebut pada umumnya. Dalam hal ini teks

194 Dinamika islam Di asia tenggara: masa klasik Dinamika islam Di asia tenggara: masa klasik 195