Page 133 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH
P. 133
rakyat Indonesia, khususnya rakyat Sumatra, dan masih ada rakyat di
Jawa meski sebagian besar daerahnya diduduki Belanda. Walaupun
demikian, rakyat di Jawa masih tetap setia pada RI yang dipelopori Sri
Sultan Hamengkubuwono IX (HB IX). Jadi, walaupun daerahnya telah
diduduki Belanda, Yogyakarta secara moril tetap Republik Indonesia
yang dipimpin oleh Sri Sultan HB IX.
PDRI memimpin dan mengkoordinir perjuangan di Sumatra dan
di Jawa. Kedudukannya pun selalu berpindah-pindah, yakni semula di
Badar Alam, sebuah kampung di selatan Sumatra Barat, kemudian
pindah lagi ke utara hingga di Kota Tinggi. Di Jawa, PDRI mengangkat
Dewan Komisaris Pemerintah Pusat, di samping itu PDRI juga melakukan
hubungan dengan luar negeri untuk memberi data-data tentang
keadaan perjuangan di dalam negeri guna memperjuangkan nasib RI di
PBB melalui Mr. Maramis yang diangkat sebagai Menteri Luar Negeri
PDRI. Selain itu, perlawanan PDRI telah memberikan arti pula bagi
terselenggaranya pembicaraan antara Roem-Van Royen yang kemudian
mencapai understanding kedua belah pihak hingga melahirkan
agreement, yakni pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta pada 6
Juli 1949. 17 Peristiwa ini ditandai kembalinya Presiden Sukarno dan
Wakil Presiden Mohamad Hatta ke Yogya yang dirayakan dengan
khidmat. Hal tersebut sekaligus merupakan kemenangan simbolis yang
ditetapkan sebelumnya dalam resolusi Dewan Keamanan pada Januari
sebelumnya.
Setelah para pemimpin RI berkumpul kembali di Yogyakarta,
pada tanggal 13 Juli 1949, pukul 20.00 diselenggarakan sidang kabinet
RI pertama. Pada kesempatan itu, Mr Sjarifuddin mengembalikan
mandatnya kepada Wakil Presiden Mohamad Hatta. Menurut Mr.
Sjafruddin bahwa dengan kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta,
bagi PDRI tidak ada alasan lagi untuk menjalankan kewajibannya
sebagai emergency government. Atas dasar alasan tersebut, Mr
Sjafruddin merasa wajib mengembalikan mandat kepada pemerinta RI.
Selanjutnya dalam kabinet baru, Mr Sjafruddin diangkat sebagi Wakil
Perdana Menteri II yang berkedudukan di Banda Aceh sebagai goal
keeper untuk melanjutkan perjuangan di tempat tersebut, bila
perundingan Belanda dan RI gagal. Sedangkan Wakil Perdana Menteri I
dijabat Sri Sultan HB IX yang bertempat di Yogyakarta. 18
121