Page 140 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH
P. 140
Pengayaan Materi Sejarah
Pihak Van Mook sebagai Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda,
tidak dapat menjawabnya. Pertemuan tersebut tidak membawa hasil
dan kedua pihak menyerahkan kepada apa yang terjadi di masa datang.
Dalam perkembangan selanjutnya, diplomasi adalah jalur yang
ditempuh Belanda maupun RI yang dimulai secara formal sejak 1946
untuk menyelesaikan konflik antara kedua pihak. Jalur diplomasi ini
merupakan inisiatif SEAC di bawah pimpinan Laksamana Lord
Mountbatten, yakni satuan tentara Inggris yang ditugaskan pihak
Sekutu di Asia Tenggara untuk melucuti dan memulangkan tentara
Jepang ke negaranya. Tentara Inggris yang ditugaskan di Indonesia
tersebut menghadapi perlawanan-perlawanan yang gencar dari satuan-
satuan bersenjata Indonesia. Oleh karena itu, dalam upaya
mendapatkan dukungan pihak Indonesia untuk melaksanakan tugasnya,
maka SEAC memaksakan pihak Belanda untuk merumuskan suatu
kesepakatan dengan pihak RI mengenai status politik dari wilayah
Hindia Belanda.
Untuk melanjutkan perundingan, tanpa konsultasi dengan Den
Haag, Van Mook merumuskan proposal-proposal yang akan diajukan
pada pihak RI. Isi proposal itu adalah pembentukan suatu dewan
perwakilan rakyat yang mayoritas anggotanya adalah orang Indonesia,
kemudian pembentukan suatu dewan menteri dengan Gubernur
Jenderal sebagai wakil Mahkota Belanda. Kemudian akan dibentuk
suatu Commenwealth (Persemakmuran Bersama) dimana Indonesia juga
menjadi anggotanya. Proposal itu diserahkan pada RI tanggal 6
November 1945. Sebelumnya, pada 1 November 1945, Wakil Presiden
Muhamad Hatta telah mengeluarkan pernyataan bahwa RI hanya
bersedia berunding dengan Belanda apabila eksistensi RI diakui Belanda.
Sementara itu, seruan Van Mook dalam telgramnya ke Den Haag pada 6
November dijawab oleh Logemann yang menekankan bahwa
perundingan hanya bisa dilakukan berdasarkan pidato Ratu Wilhelmina
pada 7 Desember 1945 tersebut. Sikap Belanda ini menunjukkan bahwa
persyaratan yang diajukan oleh Wakil Presiden RI pada 1 November
sama sekali tidak dipertimbangkan.
Perkembangan di dalam negeri pun terjadi pada minggu ketiga
November 1945 yakni perkembangan politik di Indonesia mengalami
perubahan yang signifikan. Pada 14 November 1945 Presiden Sukarno
mengundurkan diri sebagai kepala pemerintah walaupun masih tetap
memegang posisi sebagai Presiden RI. Selanjutnya, Sutan Sjahrir yang
sebelumnya sebagai Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia
128
