Page 141 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

Pusat (BP-KNIP) dilantik sebagai Perdana Menteri. Pada 3 November
1945 pemerintah mengeluarkan maklumat yang membenarkan
dibentuknya partai-partai politik untuk menghapuskan sistem partai
tunggal (PNI) yang selama ini berlaku. Meski perubahan sistem
pemerintahan ini tampak bertentangan dengan UUD 1945, namun
yang menjadi alasan bahwa RI ingin menampilkan seorang yang tidak
memiliki latar belakang sebagai kolaborator dengan pemerintahan
pendududkan Jepang. Sutan Sjahrir diketahui selama masa pendudukan
Jepang tidak bersedia bekerjasama dengan tentara Jepang dan bergerak
di bawah tanah.
Pada masa kepemimpinan kabinetnya, Sutan Sjahrir mempunyai
strategi khusus untuk menghadapi Belanda. Dalam perkembangan
selanjutnya Sjahrir adalah tokoh utama yang menganjurkan agar
masalah Indonesia “diinternasionalisasi”. Dalam hal ini, ia bermaksud
agar Indonesia sebagai negara merdeka mendapat dukungan dari dunia
internasional, khususnya negara-negara Barat yang muncul sebagai
pemenang dalam Perang Dunia ke II. Di samping itu, PM Sjahrir
menuntut kekuasaan dan kedaulatan di seluruh Hindia Belanda.
Tuntutan ini membuat keadaan Van Mook menjadi mengalami kesulitan
lagi yang menyebabkan dialog-dialog antara para pembesar RI dan
Belanda mengalami kemacetan. Van Mook kemudian memutuskan
untuk konsultasi dengan pemerintah Belanda dan ia pun berangkat ke
negaranya pada 1 Desember 1945. Pemerintah Belanda akhirnya
mengeluarkan keputusan pemerintah tertanggal 10 Februari 1946 yang
selanjutnya menjadi dasar perundingan-perundingan dengan Republik.
Adapun, pokok-pokok terpenting Keputusan Pemerintah
Belanda, sebagai berikut:
Pertama, akan terdapat sebuah persemakmuran Indonesia, sebagai
peserta dalam Kerajaan Belanda, tersusun atas negeri-negeri dengan
ukuran pemerintahan sendiri yang berlain-lainan.
Kedua, akan dijalankan suatu kewarganegaraan Indonesia bagi semua
yang dilahirkan di Indonesia; para warga negara Belanda dan Indonesia
akan mempunyai semua hak kewarganegaraan di semua bagian
kerajaan Belanda.
Ketiga, urusan intern persemakmuran Indonesia akan diatur oleh badan-
badan persemakmuran secara tersendiri, di dalam hal mana bagi
persemakmuran sebagai keseluruhannya akan dipikirkan suatu
perwakilan rakyat yang akan disusun secara demokratis; namun dengan
suatu mayoritas Indonesia yang besar; sebuah kementerian dibentuk

129