Page 142 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH
P. 142
Pengayaan Materi Sejarah
dalam suatu keserasian politik dengan perwakilan rakyat, dan seorang
Wakil Mahkota Kerajaan Belanda sebagai kepala pemerintahan.
Keempat, supaya dapat memenuhi kewajiban yang diletakkan dalam
Pasal 73 Piagam PBB, wakil Kerajaan Belanda, di bawah tanggung jawab
Pemerintah Kerajaan Belanda, akan mendapat wewenang-wewenang
istimewa guna menjamin hak-hak dasar, pemerintahan yang baik dan
keuangan yang sehat. Ia hanya melaksanakan wewenang-wewenang
istimewa ini bila hak-hak dan kepentingan-kepentingan ini dilanggar.
Kelima, konstitusi dimana struktur di atas akan dituangkan akan berisi
jaminan-jaminan dalam hak-hak dasar, seperti kebebasan beragama,
persamaan hak, tanpa membedakan kepercayaan dan ras, perlindungan
pribadi dan hak milik, kebebasan peradilan perlindungan hak golongan-
golongan, kebebasan pendidikan serat kebebasan berpendapat dan
menyatakan pendapat.
Keenam, Badan-badan pusat yang menjalankan fungsi-fungsi untuk
seluruh kerajaan, akan disusun dari para wakil bagian-bagian kerajaan.
Dipikirkan adanya sebuah kabinet yang disusun dari menteri-menteri
semua bagian kerajaan serta suatu pembuatan undang-undang
kerajaan yang memerlukan persetujuan perwakilan berbagai bagian
kerajaan.
Ketujuh, setelah konstitusi itu mulai berlaku, Pemerintah Belanda
secepat-cepatnya akan memajukan penerimaan Persemakmuran
Indonesia sebagai anggota PBB. 22
Sehubungan dengan masa peralihan, Pemerintah Hindia
Belanda memberikan suatu penjelasan atas keterangan ini, dimana
dijelaskannya bahwa lamanya masa peralihan memang merupakan
suatu yang perlu dirundingkan. Terkait hal tersebut, bagi mereka yang
ingin menetapkan jangka waktu itu tanpa prasangka, tidak akan mudah
mencapai suatu kesimpulan. Melihat kepastian itu bahwa penetuan
nasib sendiri secara bebas akan tercapai pada pengujung masa
peralihan, maka lamanya masa peralihan dapat ditentukan pada satu
pihak sesuai dengan sulitnya pekerjaan pengembangan selanjutnya
pengukuhan yang harus dilakukan di satu pihak dengan pihak lain
untuk sekuat tenaga memajukan perkembangan Indonesia sebagai
bangsa selanjutnya, yakni maksud yang diucapkan Pemerintah Hindia
Belanda. Hal itu patut diduga nahwa suatu masa peralihan membawa
titik terakhir dalam masa kerja angkatan yang sedang tumbuh.
130