Page 142 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH
P. 142

Pengayaan Materi Sejarah


                dalam suatu keserasian politik dengan perwakilan rakyat, dan seorang
                Wakil Mahkota Kerajaan Belanda sebagai kepala pemerintahan.
                Keempat,  supaya  dapat  memenuhi  kewajiban  yang  diletakkan  dalam
                Pasal 73 Piagam PBB, wakil Kerajaan Belanda, di bawah tanggung jawab
                Pemerintah  Kerajaan  Belanda,  akan  mendapat  wewenang-wewenang
                istimewa  guna  menjamin  hak-hak  dasar,  pemerintahan  yang  baik  dan
                keuangan  yang  sehat.  Ia  hanya  melaksanakan  wewenang-wewenang
                istimewa ini bila hak-hak dan kepentingan-kepentingan ini dilanggar.
                Kelima, konstitusi dimana struktur di atas akan dituangkan akan berisi
                jaminan-jaminan  dalam  hak-hak  dasar,  seperti  kebebasan  beragama,
                persamaan hak, tanpa membedakan kepercayaan dan ras, perlindungan
                pribadi dan hak milik, kebebasan peradilan perlindungan hak golongan-
                golongan,  kebebasan  pendidikan  serat  kebebasan  berpendapat  dan
                menyatakan pendapat.
                Keenam,  Badan-badan  pusat  yang  menjalankan  fungsi-fungsi  untuk
                seluruh kerajaan, akan disusun dari para wakil bagian-bagian kerajaan.
                Dipikirkan  adanya  sebuah  kabinet  yang  disusun  dari  menteri-menteri
                semua  bagian  kerajaan  serta  suatu  pembuatan    undang-undang
                kerajaan  yang  memerlukan  persetujuan  perwakilan  berbagai  bagian
                kerajaan.
                Ketujuh,  setelah  konstitusi  itu  mulai  berlaku,  Pemerintah  Belanda
                secepat-cepatnya  akan  memajukan  penerimaan  Persemakmuran
                Indonesia sebagai anggota PBB.  22

                        Sehubungan  dengan  masa  peralihan,  Pemerintah  Hindia
                Belanda  memberikan  suatu  penjelasan  atas  keterangan  ini,  dimana
                dijelaskannya  bahwa  lamanya  masa  peralihan  memang  merupakan
                suatu yang perlu dirundingkan. Terkait hal tersebut, bagi mereka yang
                ingin menetapkan jangka waktu itu tanpa prasangka, tidak akan mudah
                mencapai  suatu  kesimpulan.  Melihat  kepastian  itu  bahwa  penetuan
                nasib  sendiri  secara  bebas  akan  tercapai  pada  pengujung  masa
                peralihan,  maka  lamanya  masa  peralihan  dapat  ditentukan  pada  satu
                pihak  sesuai  dengan  sulitnya  pekerjaan  pengembangan  selanjutnya
                pengukuhan  yang  harus  dilakukan  di  satu  pihak  dengan  pihak  lain
                untuk  sekuat  tenaga  memajukan  perkembangan  Indonesia  sebagai
                bangsa  selanjutnya,  yakni  maksud  yang  diucapkan  Pemerintah  Hindia
                Belanda.  Hal  itu  patut  diduga  nahwa  suatu  masa  peralihan  membawa
                titik terakhir dalam masa kerja angkatan yang sedang  tumbuh.





                130
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147