Page 143 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

Usul-usul Pemerintah Belanda diajukan oleh Van Mook kepada
sutan Sjahrir yang berjanji hendak mempelajarinya. Namun demikian,
usul-usul itu ternyata tidak dapat diterima Republik, karena dianggap
tidak tegas dan tanpa sepatah katapun menyebut wujud hadirnya
Republik. Selain itu, pada kenyataannya bahwa kekuasaan pemerintah
kolonial dengan nama terselubung, hendak dilanjutkan. Selanjutnya,
Van Mook mengambil prakarsa, terlepas dari usul-usul Pemerintah
Belanda pada 10 Februari 1946, membuat usul-usul baru yang
terinspirasi dari perjanjian Vietnam – Perancis tentang pemecahan
masalah Indochina yang menetapkan bahwa Vietnam akan menjadi
bagian Union Francaise. Van Mook menuangkan usul-usulnya ke dalam
empat pasal, sebagai berikut:

Pertama, Republik yang meliputi daerah Jawa, menjadi peserta di dalam
sebuah negara federal Indonesia yang merdeka.
Kedua, Republik akan menyetujui penempatan pasukan-pasukan tempur
Belanda di daerahnya guna melaksanakan tugas-tugas sekutu.
Ketiga Republik akan menyetujui penghentian permusuhan.
Keempat, Republik akan mengambil bagian bersama para wakil semua
bagian lain Hindia Belanda di dalam suatu masyawarah umum tentang
sebuah negara Indonesia dan hubungan-hubungannya dengan Kerajaan
Belanda. 23

Atas dasar ususl-usul tersebut, PM Sjahrir dan Letnan Gubernur
Jenderal Van Mook kembali mengadakan perundingan-perundingan.
Pada tahap ini pendapat-pendapat kedua belah pihak agak berdekatan,
dalam hal ini RI mengesampingkan tuntutan kedaulatannya atas seluruh
Hindia Belanda dan pihak Belanda mengakui kekuasaan de facto
Republik atas Jawa dan Sumatra. Pada 27 maret 1946 Sjahrir
mengajukan usul-usul tandingan Republik kepada Van Mook. Usul-usul
itu ternyata dapat diterima, yakni sebagai berikut:
Pertama, Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan de facto Republik
atas Jawa dan Sumatra, kecuali di daerah-daerah yang berada di bawah
pengawasan Sekutu. Republik akan bekerja sama di dalam
pembentukan sebuah negara federal Indonesia yang merdeka, yang
akan terdiri dari semua bagian Hindia Belanda sebagai peserta negeri
Belanda, Suriname, dan Curacao dalam suatu uni politik dan sesuai
dengan asas-asas umum tentang keterangan polituk Pemerintah
Belanda pada 10 Februari 1946.

131