Page 144 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

Pengayaan Materi Sejarah

Kedua, Republik akan menerima semua pasukan tempur Sekutu
termasuk pasukan tempur Belanda, secara damai dan membantu
mereka dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka.
Ketiga, Republik akan mengakhiri semua permusuhan segara setelah
perjanjian ini dilaksanakan.
Keempat, Republik akan menghormati hak golongan-golongan kecil. 24

Penerimaan usul-usul Republik ini menyebabkan timbulnya
optimisme yang besar. Secara umum diharapkan bahwa kedua belah
pihak akan menyetujui penandatanganan suatu Persetujuan tetap. Guna
menyelesaikan persoalan ini dengan segera, diputuskanlah supaya Van
Mook bersama suatu delegasi Republik Republik dapat berangkat ke
Belanda, untuk berunding dengan menteri-menteri yang berwenang
dan bertanggung jawab di negeri tersebut. Dalam hubungan ini
Republik memberi keterangan sebagai berikut:
Pertama, suatu pertukaran pikiran lebih lanjut memperlihatkan bahwa
pendapat-pendapat delegasi Indonesia dan Belanda dalam hubungan
kedudukan Indonesia, telah menjadi sedemikian berdekatan, sehingga
keberangkatan Van Mook untuk berkonsultasi dengan Pemerintah
Belanda dapat dibenarkan.
Kedua, untuk memudahkan pembicaraan-pembicaraan dan
memecahkan sisa-sisa-sisa kesulitan, Menteri Pendidikan Mr. Suwandi,
Menteri Dalam Negeri Dr Sudarsono dan Sekretaris Kabinet Mr. A.K.
Pringgodigdo akan berangkat ke negeri Belanda. 25

Betapapun optimisme Van Mook dan delegasi Indonesia untuk dapat
mencapai suatu hasil positif, sebagai dasar bagi perubahan-perubahan
politik dan ketatanegaraan selanjutnya di Indonesia dan untuk dapat
menempatkan hubungan Indonesia – Belanda dalam suatu perspektif
baru, namun pembicaraan-pembicaraan Hoge Veluwe pun yang
terselenggara pada tanggal 14 hingga 25 April 1946 tersebut, berakhir
dengan kegagalan.
Sementara itu, di dalam negeri pun muncul reaksi balik
yang menentang perundingan-perundingan dengan Pemerintah
Belanda selama pasukan Belanda masih berada di Indonesia, di
antaranya dari partai-partai politik terbesar dan paling berpengaruh di
KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), yakni PNI (Partai Nasional
Indonesia) dan Masyumi (Majelis Syura muslimin Indonesia). Reaksi
inipun menjadikan kelompok-kelopok ini menentang kebijakan

132