Page 223 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH
P. 223
Pada tanggal 2 November 1961 Kolonel Muhammad Yasin
(Pengganti Panglima KDMA Letnan Kolonel Sjamaun Gaharu)
mengunjungi Daud Beureueh dan berbicara dari hati ke hati dengannya
selama dua setengah jam. Ia menerima persyaratan Daud Bereueh. Pada
tanggal 2 April 1962 dengan dukungan penuh dari DPRD dan
beberapa jenderal di Jakarta, Yasin menyatakan berlakunya syari’at Islam
di Aceh.
Sebulan kemudian, sebuah konvoi mobil dan bus membawa
para pemimpin masyarakat dan pejabat pemerintah untuk menemui
Daud Beureueh di Aceh Timur dan membawanya ke Kutaraja. Pada
tanggal 8 Mei 1962 setelah sholat di Mesjid Raya Kutaraja dengan
singkat Daud Beureueh antara lain mengatakan: “Atas permintaan
rakyat, saya kembali kepada rakyat… Ini berarti juga bahwa tidak ada
lagi permusuhan di antara sesama kita, sesama bangsa, yang telah
berlangsung selama delapan tahun, sepuluh bulan dan 27 hari”.
Dengan demikian “penyelesaian spiritual” telah tercapai. Daud Beureueh
kembali ke kampungnya setelah menolak tinggal di sebuah rumah yang
disediakan oleh Jasin di Kutaraja (Sjamsuddin, 1990: 333).
3.4.5. Peristiwa 17 Oktober 1952
Setelah pengakuan kedaulatan, Kepala Staf Angkatan Perang
(KSAP) dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) berusaha memajukan
TNI. TNI yang terdiri dari pejuang-pejuang yang bermodal semangat
akan ditingkatkan menjadi Angkatan Perang yang lebih tinggi mutu
teknis militernya dan diikat oleh disiplin yang melembaga. Jika usaha
tersebut berhasil, Angkatan Perang akan menjadi kekuatan sosial politik
yang kompak dan dapat mengimbangi kekuasaan partai-partai politik
dan golongan politik pada umumnya.
Partai-partai politik menganggap usaha tersebut sebagai
ancaman terhadap mereka. Oleh karena itu, mereka berusaha
mencegahnya dengan cara mempengaruhi pion-pion politik dalam
Angkatan Perang. Langkah-langkah mereka mulai diambil melalui
seorang perwira senior. Kolonel Bambang Supeno mendatangi
panglima-panglima daerah dan mengajak mereka untuk
menandatangani pernyataan agar Presiden menggantikan Kolonel A.H.
Nasution sebagai KSAD. Tanggal 12 Juli 1952 diadakan pertemuan
perwira-perwira pimpinan Angkatan Darat dari pusat dan daerah.
Kebanyakan di antara mereka tidak menyetujui cara yang ditempuh oleh
Bambang Supeno karena merusak solidaritas intern Angkatan Perang.
211