Page 225 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

gedung. Demonstran kemudian bergerak menuju ke depan Istana
Merdeka. Mereka membawa spanduk sambil berteriak-teriak menuntut
pembubaran parlemen. Di belakang demonstran telah berderet meriam
dihadapkan ke istana dari pasukan infantri Resimen 7. Mereka
mendesak Presiden Sukarno agar membubarkan DPR dan menggantinya
dengan DPR baru. Di depan para demonstran Presiden menyatakan
menolak membubarkan DPR karena ia bukan diktator. Dikatakan pula
bahwa para demonstran hanyalah sebagian rakyat Jakarta, tidak
mewakili seluruh rakyat Indonesia. Penolakan yang sama juga
disampaikan oleh Presiden di depan KSAD, Wakil KSAD, dan para
Panglima Teritorium serta KSAP yang datang ke istana pada hari itu
juga. Untuk menghadapi kemungkinan terjadinya demonstrasi, telah
diadakan penjagaan pada posisi yang strategis seperti di Lapangan
Banteng dan Lapangan Merdeka. Aksi-aksi tersebut diikuti oleh
penangkapan enam orang anggota DPR dan pembredelan beberapa
surat kabar (Wilopo, 1976: 30)..
Penyelesaian yang dapat memuaskan kedua pihak tidak tercapai.
Selama beberapa waktu terdapat suasana saling menentang antara
yang pro dan yang kontra gerakan 17 Oktober 1952. Kebijakan Perdana
Menteri terhadap persoalan tersebut kurang mendapat persetujuan
partainya. Dalam kongresnya di Surabaya pada bulan Desember 1952
PNI menyatakan bahwa peristiwa 17 Oktober itu merupakan
pemerkosaan demokrasi dan menuntut agar pemerintah menyelesaikan
masalah itu secepatnya. Penyelesaiannya harus mendapat persetujuan
dari presiden dalam kedudukannya sebagai Panglima Tertinggi (Wilopo,
1976: 31).
Akibat peristiwa tersebut Angkatan Darat mengalami
perpecahan yang memerlukan waktu beberapa tahun untuk
mengatasinya. KSAP Jenderal Mayor T.B. Simatupang diberhentikan,
dan jabatan KSAP dihapuskan, sedangkan KSAD Kolonel A.H. Nasution
mengajukan permintaan berhenti sebagai pertanggungjawabanya atas
terjadinya peristiwa tersebut. Ia diberhentikan kemudian digantikan oleh
Kolonel Bambang Sugeng. Tanggal 22 November pemerintah
mengeluarkan keterangan bahwa pada tanggal 17 Oktober 1952 tidak
terjadi coup atau percobaan coup. Pemerintah tidak dapat mewujudkan
persatuan di lingkungan Angkatan Perang, tetapi hanya berhasil
mengusahakan Angkatan Perang kembali kepada tugasnya sehari-hari.
Walau demikian peristiwa itu mulai menggoyahkan kabinet.

213