Page 224 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

Pengayaan Materi Sejarah

Keesokan harinya, Bambang Supeno menulis surat kepada Perdana
Menteri, Menteri Pertahanan, dan Parlemen. Dalam surat itu dikatakan
bahwa ia telah kehilangan kepercayaan kepada atasannya. Parlemen
mengadakan sidang yang membahas mosi yang menuntut agar
diadakan perbaikan dalam pimpinan dan organisasi Kementerian
Pertahanan dan Angkatan Perang.
Pada tanggal 18 Juli 1952 KSAP menulis surat kepada
pemerintah, agar peristiwa tersebut diselesaikan sesuai prosedur militer.
Oleh karena tindakan Kolonel Bambang Supeno dianggap melanggar
disiplin, Menteri Pertahanan membebastugaskannya. Akan tetapi,
pembebastugasan Bambang Supeno ditolak Presiden.
Kemudian, atas inisiatif Kolonel Jatikusumo dengan seizin KSAP
pada tanggal 10 Oktober 1952 diselenggarakan rapat kolegial yang
dihadiri oleh para panglima dan para perwira menengah yang berada di
Jakarta. Rapat membahas apakah perdebatan dalam DPR mengenai
kebijakan Kementerian Pertahananan membahayakan keutuhan
Angkatan Perang dan negara apa tidak. Tanggal 11 Oktober 1952
diadakan rapat khusus lanjutan antara KSAD dan para panglima
membicarakan mosi DPR. Rapat memutuskan bahwa mereka akan
solider menghadapi perkembangan selanjutnya. Tanggal 15 Oktober
1952 para panglima diundang rapat lagi ke Staf Umum Angkatan Darat
karena DPR akan menyatakan putusannya pada tanggal 16 Oktober.
Kalangan militer menganggap sikap DPR itu tidak wajar dan
dirasakan sebagai intervensi dalam soal intern TNI AD. Untuk
menghadapi perkembangan DPR, pimpinan AD berdasarkan konsensus
dengan para panglima Teritorium tanggal 16 dan 17 Oktober 1952,
mengeluarkan pernyataan. Butir ke lima dari tujuh butir putusan itu
mengemukakan kekhawatiran akan terjadinya instabilitas. Oleh karena
itu, pimpinan Angkatan Perang mendesak Kepala Negara untuk
membubarkan DPR dan membentuk DPR baru. Pernyataan itu
ditandatangani oleh KSAD, para Panglima Teritorium, para Asisten
KSAD, para Inspektur Kesenjataan/Jawatan sebanyak 16 orang perwira
menengah. Surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Presiden
oleh Letkol Sutoko. Presiden menolak desakan itu dan akan menyelidiki
lebih dahulu keinginan rakyat di luar Jakarta dan akan mendesak
pemerintah agar mempercepat pemilihan umum.
Pada tanggal 17 Oktober 1952 terjadi demonstrasi menuntut
dibubarkannya DPR. Para demonstran memasuki gedung DPR di Jl.
Lapangan Banteng Timur, merusak beberapa peralatan yang ada dalam

212